Opini

Gugatan AD/ART Partai Demokrat Sebuah Keniscayaan atau Langkah Maju untuk Menang

Oleh: *C. Suhadi SH MH. Jakarta – PRAHARA Partai Demokrat yang digawangi AHY hasil Kongres, di JCC Senayan Jakarta dan Moeldoko, Ketua Umum PD hasil KLB di Deli Serdang Sumut, terus bergerak. Belum usainya dua gugatan di Pengadilan dan Tata Usaha Negara, sekarang sudah terdengar adanya rencana Kubu KLB yang akan menguji keabsahan dari AD/ ART hasil Kongres tanggal 14 Maret 2020 di JCC Senayan, Jakarta. Hasil kongres itu menetapkan

UU Cipta Kerja dan Eksploitasi Emosi Warga

Oleh: *Burhanuddin Saputu LorongNews.com-Pasar, dalam artian pertemuan antara penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang dan jasa secara bebas, kini tengah mengalami hambatan. Penyebabnya, jasad renik, tak kasat mata, bernama Covid-19. Negara tak mau ambil risiko, pengetatan di sana-sini, membatasi orang agar tidak berkerumun. Ridwan Kamil, dalam sebuah kesempatan berseloroh Covid-19 sebagai “penyakit kerumunan”. Berbagai pembatasan social membuat kegiatan ekonomi mandeg, yang kemudian berdampak pada merosotnya pendapatan masyarakat maupun negara secara

Kudeta G’30 S/PKI Sejarah Invalid

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. LorongNew.com –Berbeda dengan dongeng, legenda, kisah atau bahan indoktrinasi, sebuah sejarah mutlak  disusun berdasarkan kejadian nyata dimasa lalu dan berangkat dari teori yang disusun oleh perumus tulisan sejarah. Dan karenanya, maka sejarah harus mampu merekontruksi sejumlah komponen menjadi sebuah bangunan yang tidak sekedar menceritakan apa dan bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Tapi juga harus mampu menjawab pertanyaan MENGAPA peristiwa tersebut terjadi yaitu  latar belakang atau

Surat Terbuka Untuk Presiden JKW (Tulisan ke – 3)

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi Bapak Presiden Joko Widodo Yang Terhormat,       Konsep politik “OPLOSAN” yang tergambar pada UUD-1945 Hasil 4 kali Amandemen sesungguhnya adalah hasil kompromi politik antar kelompok “Reformis Pembonceng” yaitu kelompok “status quo” dan bahkan pelaku utama Orde Baru yang kemudian lompat ke “perahu” reformasi dengan kelompok Reformis Sejati. Hal tersebut terjadi karena dalam reformasi 1998 yang lalu, bangsa ini tidak menerapkan kebijakan “POTONG GENERASI” atau model

Hadapi Wabah Corona Dengan Tawakal

Oleh: Saurip Kadi. Dengan membandingkan kebijakan sejumlah negara dalam menghadapi wabah Virus CORONA terkhusus dalam Penerapan kebijakan “LOCK DOWN” (“LD”), Pemerintah kita memang terlambat, sehingga terkesan kurang berpihak pada kemanusiaan. Bagaimana tidak terlambat, kalau korban juga sudah beguguran saja hingga saat ini belum sampai pada kesimpulan untuk menerapkan kebijakan “LD”. Namun demikian, bagi yang memahami realitas yang melingkupi negeri ini niscaya setuju untuk Pemerintah tidak “grusa-grusu” menerapkan kebijakan “LD”. Realitas

Pancasila, Stempel Atau Manifestasi ?

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi* Secara universal, agama apapun mengajarkan hakikat kehidupan manusia adalah untuk mencapai tiga keutamaan hidup atau “Tri-Brata” yaitu mencari “kesenangan diri, kekuasaan dan makna hidup”.  Dan karenanya maka diperlukan aturan main yang dapat menjaga keseimbangan sosial agar dalam mencapai kesenangan diri tidak boleh menyusahkan orang lain, dalam menjalankan kekuasaan tidak menindas orang lain dan dalam mewujudkan makna hidup dalam arti berketuhanan tidak mengklaim benar sendiri

Gugatan Terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia, MK: Leasing Tak Bisa Lagi Asal Tarik Kendaraan, Harus Lewat Pengadilan

Jakarta, Lorongnews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia, yang diajukan pasangan suami istri, Suri Agung Prabowo dan Aprilliani Dewi. Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, MK menyatakan kreditur (leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia. MK memutuskan leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan